Pengembangan Politik, Bagian Rangkaian Konspirasi

Oleh: Ayatullah Taqi Mishbah Yazdi  

Soal: Apakah yang dimaksud dengan istilah pengembangan politik? Dan, apakah pandangan Islam berkaitan dengan istilah ini?

Jawab: Isu pengembangan politik (politic development), yang pada awal mulanya diketengahkan oleh elite-elite politik lalu digunakan oleh kalangan ahli ekonomi dan pemikir politik, telah merebut posisi penting dalam bidang politik.

Kenyataannya, isu ini masih menyimpan  begitu banyak kerancuan dan keterselubungan.[1] Bahkan, bisa kita katakan bahwa isu pengembangan politik tidak terdefinisikan secara cermat dan tegas. Kendatipun demikian, perlu diingatkan di sini bahwa isu pengembangan politik terdiri atas dua kata; pengembangan dan politik, dimana masing-masing pengertiannya bisa memperjelas maksud dari isu tersebut.

Pengembangan (development) yaitu suatu kerja yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan atau seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sarana-sarana, alat-alat yang terbaik, dengan  mendasarkan pada perencanaan yang matang, sehingga bisa tercapai tujuan secepat dan sebaik mungkin.

Setidaknya, ada dua aspek dalam pengertian di atas; aspek kualitas dan aspek kuantitas. Kata ‘secepat mungkin’ mengisyaratkan pada aspek kuantitas, yakni jangka waktu pencapaian tujuan,  dimana kesamaan kepentingan kita dengan kepentingan masyarakat akan melahirkan partisipasi massa sebanyak mungkin untuk mencapai kepentingan itu. Adapun kata ‘sebaik mungkin’ menunjuk pada kualitas, yakni cara pencapaian tujuan, dimana kualitas ini bermakna dalam kaitannya dengan perangkat-perangkat dan dengan sisi normatif penggunaannya serta tujuan yang dimaksudkan.

Politik (politic) yaitu kepemimpinan secara damai ataupun paksa atas lalu lintas hubungan antarindividu, kelompok, partai, kekuatan-kekuatan sosial dan fungsi-fungsi pemerintahan di dalam sebuah negara, juga hubungan-hubungan  antarnegara dalam skala internasional[2] untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing negara sebuah bangsa atau kelompok tertentu.

Oleh karena ini, pengembangan di bidang pilitik adalah kepemimpianan dan kepengaturan atas hubungan-hubungan antarindividu dan kelompok serta fungsi-fungsi pemerintahan, dan hubungan-hubungan luar negeri antarnegara yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Jelas, kendati adanya kesamaan dalam sebagian persoalan, tujuan-tujuan masing-masing negara ini lumrah berbeda-beda. umpamanya di negara kita, Iran, tujuan itu ialah memenuhi kesejahteraan materi dan ekonomi yang disertai dengan pertumbuhan budaya dan perkembangan spitirualitas serta dominannya nilai-nilai Islam. Lebih singkatnya, memenuhi kesejahteraan duniawi dan ukhrawi warga yang bisa direalisasikan dengan menjalankan hukum-hukum dan batasan-batasan Islam.

Atas dasar itu, postulat gagasan pengembangan politik terletak  pada aspek kualitas dan aspek kuantitas, yaitu partisipasi rakyat sebanyak mungkin dalam kegiatan politik dan pemahaman mereka sebaik mungkin akan urusan-urusan politik. Hanya saja, pengertian ini pada jaman sekarang, sebagaimana slogan-slogan lainnya, telah dijadikan alasan dan pembenaran oleh Imperialisme, dimana mereka dengan menyodorkan definisi dan ciri-ciri khas tertentu dari  pengembangan politik ini, berusaha mencerabut identitas dan jati diri kebangsaan dari negara-negara yang merdeka dan mempunyai budaya dan ideologi yang khas, khususnya ideologi Islam, dan menyiapkan peluang untuk operasi penyerangan budaya.[3]

Adapun isu pengembangan politik yang merupakan gabungan dari dua kata; pengembangan dan politik, adalah konsep abstraksial yang bisa didefinisikan sesuai dengan ciri-ciri khasnya.[4]

Ciri-ciri khas ini menunjukkan bahwa sebuah negara bisa menilai bahwa dirinya itu berada di tingkat apa dalam pencapaian pengembangan politiknya; berada pada tingkat pertumbuhan  lembaga-lembaga kemayarakatan ataukah berada pada tingkat pengembangan yang labil dan keruntuhan lembaga-lembaga.[5]

Sebagian ahli politik, seiring dengan penekanannya atas peranan partisipasi politik dalam proses pengembangan, mereka menjadikan pelembagaan dan strukturisasi sebagai standar tunggal perkembangan politik. Atas dasar ini, sebagian sistem politik dinyatakan telah  berkembang jika telah melengkapi dirinya dengan lembaga-lembaga yang sudah stabil dan terstruktural. Oleh karena itu, salah satu dari ciri-ciri khas utama dari sistem yang berkembang ialah adanya lembag-lembaga sosial yang kuat dan mapan.

Proses pengembangan politik ini memberikan banyak hasil, sebagaimana yang disebutkan oleh Leonard Binder, di antaranya:

  1. pergeseran identitas, dari identitas agamis menjadi identitas kebangsaan, dari identitas lokal menjadi indetitas nasional.
  2. pergeseran legalitas, dari satu sumber transcendental ke satu sumber nontransendental.
  3. perubahan dalam partisipasi politik, dari elite ke akar rumput, dari keluarga ke golongan.
  4. perubahan criteria  jabatan, dari  kekeluargaan menjadi swakarya dan  kecakapan individu.[6]

Setelah cukup jelas pengertian pengembangan politik, tiba saatnya kita mengulang kembali pertanyaan terdahulu, apakah pengembangan politik itu sesuai dengan agama dan sistem sosial Islam ataukah tidak?

Sebagaimana yang telah lalu, bahwa pengembangan politik adalah sebuah pengertian abstraksial yang didefinisikan sesuai dengan ciri-ciri khasnya. Dari satu sudut pandang, ciri-ciri khas pengembangan politik bisa dibagi kepada dua:  legalitas dan kompetensi (kesanggupan).

Dengan begitu, berkembangnya sebuah negara ditentukan oleh kemajuan dan perkembangannya di dua aspek utama tersebut.

Legalitas yaitu rasionalitas seseorang untuk memerintah dan melarang  atas orang atau kelompok lain. Dengan kata lain, adanya jawaban atas pertanyaan, mengapa seseorang atau sekelompok manusia mempunyai wewenang melarang dan memerintah atas selainnya? Semakin jawaban atas pertanyaan ini cermat dan rasional, maka pemerintahannya pun dari aspek legalitas semakin berkembang dan maju.

Pada seri terdahulu[7], ada sejumlah standar legalitas yang telah kami paparkan. Dalam mengkritisi standar-standar tersebut, di sana telah kami tegaskan pula bahwa standar legalitas yang paling unggul adalah wewenang Tuhan dalam memerintah, melarang dan mengatur umat manusia. Karena, wewenang ini berasal dari dzat-Nya sebagai Yang Maha Penguasa, Yang Maha Pemilik Mutlak, Sang Otoritas penuh dalam kepengaturan cipta (rububiyyah takwiniyyah) dan kepengeturan tinta (rububiyyah tasyri’iyyah)  atas sekujur wujud manusia dan  segenap urusan hidupnya.

Berdasarkan kebijaksaanan-Nya yang maha sempurna, ilmu-Nya yang tak terbatas, dan kemurahan-Nya yang tak terhingga, Allah swt. telah menetapkan aturan-aturan dan arahan-arahan yang mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia,  di dunia maupun  di akherat. Oleh sebab ini, sistem pemerintahan yang melandaskan  legalitasnya di atas pandangan dunia yang demikian ini adalah sistem sosio-politik yang paling maju dan berkembang.

Lain dari pada itu, ada sejumlah standar dan dampak pengembangan yang implikasinya mengesampingkan alasan ketuhanan yang transcendental dari aspek legalitas,  dan malahan mengacu  pada standar-standar lainnya. Standar dan dampak yang demikian ini bertolak belakang dengan Islam dan sistem sosialnya. Maka itu, tidak bisa diterima sama sekali oleh Islam.

Adapun pada aspek kompetensi,  yang di dalamnya terdapat sebagian ciri-ciri khas pengembangan politik, pandangan dunia ilahi menuntut bahwa kita harus bergerak di dalam batas-batas  hukum Tuhan. Dengan kata lain, manakala sekumpulan ciri-ciri khas itu atau sebagian elemen dari satu ciri khas itu melazimkan peneledoran hukum-hukum yang pasti dan tetap Islam, maka hukum-hukum dan undang-undang Tuhan harus didahulukan. Dan hal-hal yang bertentangan dengan agama mesti dikesampingkan.

Misalkan, salah satu dari  postulat dan ciri khas pengembangan adalah sekularisasi, yakni mentidak-agamakan budaya. Jelas di sini bahwa postulat dan ciri khas ini sama sekali tidak bisa diterima oleh Islam. Atau  kebebasan pers. Yang kedua  ini dapat diterima Islam sejauh tidak menyebabkan penghancuran dan pemberangusan  dasar-dasar agama, nilai-nilai kehormatan dan kepentingan umum serta keamanan bangsa. Sebagaimana semaraknya kegiatan-kegiatan politik sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran atas upaya merongrong kesatuan dan integritas bangsa serta mendongkel sistem pemerintahan Islam.

Dari sisi lain, sekilas melirik kembali usia 20 tahun Revolusi Islam Iran menunjukkan bahwa banyak dari ciri-ciri khas pengembangannya merupakan  buah berkah revolusi Islam, dimana sistem Republik Islam ini telah dikenal sebagai sebuah sistem pemerintahan yang paling populis, paling merakyat dan paling berpolitis di antara sistem-sistem politik di dunia. Hal itu tampak dengan bertambahnya hak suara, banyaknya pemilu yang bebas, bertambahnya partisipasi politik warga dalam berbagai bidang, juga dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, serta adanya kekebasan pers yang memadai. Semua itu merupakan berkah-berkah Revolusi Islam yang besar.

Di samping itu, sense of obedience (rasa taat) pada kewajiban-kewajiban agama merupakan faktor yang begitu kuat dan motif yang berlipat ganda untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik seperti; demonstrasi, pemilu, menjalankan tugas-tugas  jabatan pemerintahan, memberikan bantuan materi dan moril, berperang dan bertahan di front-front peperangan. Rasa taat itu adalah factor yang muncul dari kepercayaan rakyat pada citra keilahian dan keislaman pemerintahan mereka.

Tentunya, manakala citra keilahian dan keislaman itu sudah hilang atau memudar, ketika itu pula mereka tidak akan menemukan lagi alternative lain.

Begitupula, independensi lembaga-lembaga yang berarti tidak terlibatnya agama dan ideologi dalam kerangka aktivitas dan tujuan lembaga-lembaga itu, tidak akan dijumpai  dalam masyarakat agamis, karena menganggap agama sebagai sebuah aspek yang terpisah dari ruang lingkup lembaga tersebut sehingga kita secara total terlepas dari agama dalam bekerja di lembaga-lembaga itu, dan agama semata-mata dipandang sebagai satu lembaga yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, anggapan ini sama sekali tidak sejalan dengan Islam, karena ia adalah agama yang dalam segenap urusan hidup mansuia mempunyai hukum, aturan, dan undang-undang yang sesuai   dengan tujuan penciptaan mereka.

Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang tidak hanya mendukung pengembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, tetapi iapun menuntut setiap hari yang dilalui umat manusia lebih baik dari hari sebelumnya. Hanya saja, pengembangan dan kemajuan ini harus berlangsung dalam kerangka prinsip, batasan, dan  hukum Islam. Karena, pada dasarnya, kesejahteraan hakiki manusia di dunia ini, selain juga kesejahteraan di akheratnya, bisa diperoleh hanya dengan jalan ini. Jika tidak demikian, bukankah kerusakan dan kebejatan yang begitu beragam, baik yang bersifat kejiwaan, moral, ataupun pemikirin di Barat sekarang ini, dengan segenap perkembangan dan kemajuan yang mereka capai, adalah hal yang tidak bisa ditutup-tutupi.

Bukti  konkret atas gambaran tadi adalah Spanyol pada masa pemerintahan Islam di sana. Berdasarkan pengakuan orang-orang Barat sendiri, jika Islam tidak meninggalkan warisan peradabannya di sana, tentu mereka sampai sekarang dalam keadaan setengah buas dan liar,  mereka sama sekali tidak akan bisa membangun industri dan kemajuan yang ada.

Oleh karena itu, sekelompok yang getol menampilkan agama sebagai penentang dan penghambat proses serta upaya pengembangan, mereka menyisipkan nama agama dalam isu-isu seperti pertentangan antara tradisi dan modernitas, lalu menarik kesimpulan bahwa pengembangan dan medernitaslah yang harus diterima, dan agamalah yang harus dikesampingkan. Atau, komit pada  agama dengan konsekusensi tertinggal dari kafilah kemajuan dan perkembangan. Sesungguhnya mereka tidak memahami Islam, atau mereka bahkan hendak menghancurkan agama dan keberagamaan, setidaknya dalam sektor-sektor sosial, serta mengusahakan dominasi sekuralisme.

Perlu dicamkan disini bahwa postulat pengembangan politik adalah relativitas pengetahuan. Artinya, tidak ada seorang pun dan tidak ada pemikiran yang mutlak  benar. Atas dasar ini, seharusnya bersikap toleran terhadap pemikiran yang berbeda, karena setiap aliran dan arus pemikiran membawa sebagian dari kebenaran. Begitupula, pemahaman kita terhadap agama dan teks-teksnya tidak terkecualikan dari kaidah ini, sebagimana yang digelindingkan oleh istilah qaroathoye mukhtalif (keragaman pemahaman agama). Untuk itu, karena sangat tidak realistis atau berbau kental fanatisme, maka tidak perlu lagi   bersikeras membela ha-hal yang dianggap  sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang tidak bisa berubah dan diganggu gugat.

Menjawab peraguan di atas ini perlu ditegaskan bahwa prinsip-prinsip dan hukum-hukum  pasti dan aksiomatis Islam adalah hal-hal yang tetap dan  mutlak. Dan, berdasarkan sahihnya dalil-dalil yang menunjukkan atas semua di atas itu, maka tidak lagi menyisakan satu peluangpun untuk pemahaman yang beragam. Bahkan, pada prinsipnya, jika kita pandang Islam tidak mempunyai serangkaian prinsip dan hokum yang mutlak dan tetap, maka sesungguhnya tidak akan ada lagi yang bisa disebut Islam.

 


[1] Lihat, Abdurahman Alam, Budtadhaye ilme siyasat, hal. 123, dinukil dari Lucian W.pye

[2] ibid. p.30

[3] sekaitan dengan penjajahan budaya dan startegi musuh dalam mencapai tujuan imperialisnya, kita akan mmbicarakannya dalam soal jawab yang akan datang.

[4]Terpelas dari definisinya, kami juga di sini akan mengurut cirri-ciri khas mendasar dari pengembangan p[olitik:

  1. meningkatnya hak suara dan pemilihan umum yang bebas dengan banyaknya pemilih.
  2. penggalangan pilitis atau partisipasi warga sebanyak mungkin dalam kegiatan pilitik
  3. partisipasi warga dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan.
  4. akumulasi kepentingan yang kian bertambah oleh partai-partai politik dengan kestabilan demokrasi.
  5. kebebasan pers dan keanekaan media massa.
  6. pemerataan fasilitas pendidikan
  7. independensi lembaga yudikatif dan supremasi hokum
  8. sekularisasi budaya
  9. angkatan-angkatan militer nonppolitik

sebaliknya, ada sejumlah factor-faktor yang disebut-sebut dapat menghambat proses pengembangan politik, di antaranya:

  1. kebejatan politis karena kepentingan pribadi.
  2. kultus individu pejabat pemerintahan
  3. keberpihakan pegawai pada gairs pilitik partai yang berkuasa
  4. intervensi pihak  asing atas urusan dalam negeri
  5. keterlibatan angkatan-angkatan militer dalam politik
  6. demonstrasi dan aksi protes yang disertai kekerasan
  7. penindasan atas sikap protes dan sakit hati
  8. korupsi yang mewabah
  9. kebobrokan managemen
  10. maksud-maksud kotor politis

[5]ِAdurahman Alam, Budtadhaye ilme siyasat, hal. 127-129.

[6] Abdurrrahman Alam, Bunyadhaye Ilme Siyasat, hal. 126

[7] Jilid pertama hal 13-16

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s