Demokrasi dan Islam

Oleh: Ayatullah Taqi Mishbah Yazdi

Tanya: Apakah demokrasi ala Barat dapat dijalankan di masyarakat Muslim?

Jawab: Pertama kali kita harus membahas arti demokrasi dan bagaimana istilah itu muncul di dunia Barat. Demokrasi memiliki arti pemerintahan masyarakat atas masyarakat. Demokrasi modern di Barat mulai muncul kepermukaan ketika kaum agamis Barat memahami bahwa agama Kristen yang dianut oleh mereka tidak memiliki validitas untuk berperan dalam semua dimensi kehidupan manusia, khususnya kehidupan sosial dan membuat undang-undang (yang sesuai dengan tuntutan zaman). Dengan ini, mereka ingin memecahkan problema ini dengan membatasi fungsi agama dan kelayakan Tuhan untuk mengatur kehidupan individu manusia dan bagaimana ia berhubungan dengan-Nya. Mereka tidak menerima agama harus ikut andil dalam memecahkan problematika sosial dan politik.

Dengan kata lain, agama hanya berhak mengatakan, “kerjakan shalat, berdoalah, bertobat dan bermunajatlah”. Adapun bagaimana bentuk dan sistem sebuah negara, apakah politik itu, bagaimana cara menghakimi dan nilai-nilai sosial yang berlaku disebuah masyarakat harus berdasarkan kepada teori pemikiran yang tidak memiliki hubungan dengan agama, dan Tuhan selayaknya tidak ikut campur tangan dalam masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan manusia tersebut.

Dengan demikian, dunia Barat telah mempertegas sikapnya terhadap agama Kristen yang telah mengalami penyelewengan itu dan mengambil alih kekuasaan dari Tuhan berkenaan dengan problema-problema politik, sosial dan ekonomi. Setelah masyarakat yang telah dewasa dan dapat menentukan maslahat atau tidaknya (suatu tindakan), membentuk suatu undang-undang dan mengesahkan segala sesuatu yang mereka sukai atau merubahnya. Atas dasar teori ini, tolak ukur baik dan buruk (sesuatu) adalah kehendak masyarakat. Baik dan buruk adalah dua mafhûm i’tibâri yang mengikuti kehendak masyarakat, dan kita pada hakikatnya tidak memiliki apa yang dinamakan baik atau buruk di alam realita. Jika masyarakat pada suatu hari mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah baik, maka pekerjaan itu adalah baik. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku untuk selamanya, bahkan selama mereka menghendaki demikian. Dan jika mereka pada suatu hari mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah jelek, maka pekerjaan tersebut adalah jelek. (Dalam hal ini ) juga tidak berlaku selamanya.

Oleh karena itu, kita tidak memiliki baik dan buruk yang hakiki. Kedua mahfum itu adalah hasil rekayasa masyarakat. Orang-orang Barat memberi nama Demokrasi kepada cara yang sepenuhnya bersandar kepada pendapat masyarakat tersebut. Ketika mereka melihat hanya ada dua solusi berkenaan dengan masalah ini, mereka berkesimpulan bahwa pemerintahan demokrasi dan bebas lebih ideal dari pemerinatahan faschist dan diktaktor. Mereka satu suara menyerukan slogan “Selamat atas Demokrasi, Selamat atas Kebebasan”.

Dengan demikian demokrasi berkembang pesat di dunia Barat, dan hari demi hari mengalami perkembangan yang semakin pesat. Dan hingga sekarang, demokrasi (ala Barat) telah berhasil menyusup ke dalam (kehidupan) negara-negara lainnya sebagai hadiah “berharga” dunia Barat. Di negara kitapun demokrasi telah menjadi slogan sebagian intelektual (rousyanfikr) kita. Mereka lupa bahwa demokrasi ala Barat adalah hasil konsep pemisahan agama dari kancah politik. (Oleh karena itu), demokrasi semacam itu tidak sesuai dengan (konsep) agama Islam. Hal ini dikarenakan – sebagaimana yang telah disebutkan di atas -, pertama kali masyarakat Barat mengasumsikan bahwa agama tidak berhak mengatur negara dan mencampuri urusan politik. Dan pada saat itulah mereka terpaksa menyerahkan pemerintahan kepada masyarakat karena tidak ingin terjebak dalam teori pemerintahan diktator. Akan tetapi, apakah muslimin harus melakukan hal yang sama? Apakah agama Islam seperti agama Kristen sudah mengalami perubahan (tahrîf) sehingga ia tidak mampu memberikan solusi bagi problema-problema sosial dan internasional? Jika agama Islam (telah mengalami perubahan) seperti agama kristen, kita akan merangkul demokrasi dan meneriakkan satu slogan dengan bangsa Barat.

Agama Islam tidak (akan pernah mengalami nasib sebagaimana yang telah dialami oleh) agama Kristen. Tidak diragukan lagi, agama Islam memberikan perhatian penuh terhadap seluruh sisi kehidupan manusia, dan ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasul dan sejarah hidup para imam ma’shum a.s. dipenuhi oleh perintah-perintah yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan pemerintahan. Apakah Islam yang seperti ini akan memberikan restu kepada kita untuk menjadi hamba Allah berkenaan dengan masalah-masalah sosial? Apakah agama Islam akan memberikan restu kepada kita untuk lebih mementingkan Allah berkenaan dengan masalah shalat, puasa, zakat dan lain-lain.

Akan tetapi berkenaan dengan masalah-masalah pemerintahan dan politik kita menjadikan restu masyarakat sebagai tolak ukur legalitas (keabsahan) sebuah negara? Hendaknya para intelektual (yang hidup ditengah-tengah) masyarakat kita, pertama kali harus berusaha mengenal Islam dengan benar dan merenung sejenak apakah ia sesuai demokrasi ala Barat tersebut. Setelah itu mereka berhak meneriakkan slogan “Kami adalah Muslim yang Menghendaki Demokrasi ala Barat”. 2. Mengapa Anda berasumsi, demokrasi tidak selaras dengan agama? Untuk memasuki pembahasan, pertama kali istilah-istilah yang dipakai di dalamnya harus jelas acuannya. Kata “demokrasi” sebagaimana kata-kata kebebasan, masyarakat madani dan yang sejenisnya tidak memiliki definisi yang jelas dan pengertian yang gamblang. (Oleh karena itu), pertama kali kita harus memperjelas maksud kita dari kata demokrasi untuk memperoleh satu arti yang disepakati, setelah itu kita membandingkannya dengan agama demi memcapai satu kesimpulan yang benar.

Jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah setiap aturan yang dibuat oleh masyarakat harus dilaksanakan dan dihormati, sistim demokrasi seperti itu jelas tidak selaras dengan agama. Karena menurut pandangan agama, memerintah dan membuat undang-undang adalah hak prerogatif Allah (QS. Yusuf : 67). Hanya Dialah yang mengetahui maslahat dan mafsadah manusia dan masyarakat. Dan hanya Dialah yang berhak membuat undang-undang dan mengatur manusia. Manusia harus tunduk tanpa syarat di hadapan perintah, larangan dan undang-undang agama-Nya. (Hal ini) karena menghamba kepada-Nya adalah tingkatan kesempurnaan yang paling tinggi dan mentaati intruksi-intruksi Ilahi dapat menjamin kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, jika maksud dari demokasi adalah restu dan pendapat masyarakat lebih berarti dibandingkan dengan hukum-hukum Allah, demokasi semacam ini tidak ada artinya. Karena yang harus kita taati adalah perintah Allah, bukan restu masyarakat.

Dengan demikian, seandainya masyarakat sebuah negara dalam situasi tertentu menyepakati dibolehkannya sesuatu yang tidak halal menurut pandagan syari’at -sebagaimana hal ini terjadi di sebagian negara-negara Barat -, dalam keadaan seperti ini perintah agama yang harus di menangkan. Karena hukum Allah lebih jitu atas ketentuan masyarakat. Jika kita lebih memenangkan pendapat masyarakat atas hukum Allah, itu berarti kita secara praktik tidak menyembah dan mentaati perintah-Nya, dan mengabaikan rubûbiyah tasyrî`i-Nya. Hal ini bertentangan dengan konsep tauhid.

Demokrasi ala Barat memiliki arti kita tidak membutuhkan hukum-hukum agama dan mencukupi diri dengan pendapat masyarakat. Dan hal ini adalah pengingkaran terhadap Allah. Lebih mementingkan pendapat masyarakat atas hukum-hukum Ilahi adalah pengingkaran terhadap konsep tauhid dan penyerahan diri kepada syirik modern dunia Barat.

Dan penyembahan berhala modern ini harus diperangi. Arti Demokrasi yang dapat Diterima Jika maksud dari demokrasi adalah masyarakat di dalam ruang lingkup hukum-hukum Ilahi berhak menentukan masa depannya sendiri, arti demokrasi ini tidak bertentangan dengan konsep agama.

Di dalam UUD (Iran) arti demokrasi di atas dianggap sah. Dan maksud ucapan Imam Khomeini r.a.: “Tolok ukur utama adalah pendapat masyarakat” tidak diragukan lagi adalah hal tersebut di atas, bukan setiap yang dikehendaki masyarakat adalah absah meskipun bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Tolok ukur utama adalah pendapat masyarakat selama pendapat tersebut tidak keluar dari jalur undang-undang Ilahi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at. Jika tidak demikian, pendapat masyarakat tidak akan pernah memiliki nilai. Ayat Al-Quran yang menegaskan: “Setiap pekerjaan mu`minin dikerjakan atas dasar musyawarah di antara mereka (QS. Asy-Syura : 38), bukan berarti berhak mengajukan pendapat dalam segala permasalahan, akan tetapi mereka juga harus memperhatikan arti ayat Al-Quran ini: “Dan tidak berhak bagi setiap mu`min, baik laki-laki atau perempuan jika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, untuk menentang keputusan tersebut” (QS. Al-Ahzab : 36).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s