Apakah Syi’ah Tidak Demokratis? [10]

Oleh: Sayyid Said Akhtar R

Musuh-musuh Syi’ah melihat suksesi yang terjadi pada masa-masa para khalifah awal dan para imam dan lalu mereka mengklaim bahwa ajaran Syi’ah adalah ajaran yang tidak sejalan dengan demokrasi. Seluruh dua belas Imam berasal dari satu keluarga sementara empat khalifah berasal dari suku yang berbeda. Mereka menyimpulkan bahwa madzhab Sunni adalah madzhab yang menerima demokrasi dalam prinsip, yang dianggap sebagai sistem terbaik pemerintahan. Ajaran Syi’ah, dalam benak mereka, bersandarkan kepada aturan hereditas dan dengan demikian bukan sebuah sistem yang baik.

Pertama, tidak ada sistem pemerintahan yang baik atau yang buruk secara esensial; yang ada adalah pemerintahan baik atau buruk tergantung kepada orang yang memegang kekuasaan di tangannya. Dengan demikian, Syi’ah percaya bahwa seorang imam adalah insan ma’sum, terbebas dari setiap kekurangan, cacat dan lebih unggul dalam keutamaan,  berarti kekuasaanya akan lebih sempurna dan lebih adil. Pada satu sisi adalah keadilan tanpa kompromi yang ditunjukkan oleh Imam ‘Ali As, Imam pertama, selama masa singkat imamah beliau, dan di sisi lain, hadits yang diterima dari Nabi Saw tentang imam terakhir, al-Mahdi, bahwa “Ia akan mengisi semesta dengan keadilan dan kesetaraan setelah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan.”[1] Premis kami bukanlah sebuah abstraksi semata.

Kedua, kita harus mengingat bahwa seluruh khalifah Sunni sejak Abu Bakar hingga khalifah terakhir Abbasiyah, al-Mu’tasim Billah (dibunuh oleh Hulagu Khan pada tahun 656 H/1258 M) yang berasal dari suku Quraisy. Apakah hal ini tidak berarti bahwa sebuah keluarga telah berkuasa atas seluruh kaum Muslimin yang terbentang dari Cina bagian utara hingga Spanyol selama enam setengah abad lamanya?

Ketiga, sistem khalifah Sunni, sebagaimana telah disinggung di atas, tidak pernah berdasarkan kepada sistem demokrasi. Khalifah pertama ditimpakan atas kaum Muslimin Madinah oleh beberapa orang sahabat; khalifah kedua dinominasikan oleh khalifah pertama; ketiga dipilih secara nominal oleh lima orang, yang hakikatnya satu orang saja yang memilih. Mu’wiyah mengambil kursi kekhalifaan dengan kekuatan militer. Sistem yang berlaku sebelum dirinya, lebih tepat disebut oligarki; sistem setelahnya merupakan sistem monarki.

‘Umar mengambil keputusan bahwa seorang non-Arab (‘Ajam) tidak dapat mewarisi sesuatu dari seorang Arab kecuali mereka lahir di Arab.[2] Dan juga, hukum Sunni mengalami kemunduran, dan yang paling tragis adalah tidak mengizinkan seorang pria non-Arab menikah dengan seorang wanita Arab, hal ini juga berlaku bagi seorang non-Quraisy atau non-Hasyimi menikah dengan seorang wanita Quraisy atau Hasyimi. Sesuai dengan hukum fiqh madzhab Syafi’i, seorang budak, bahkan yang telah dibebaskan, tidak dapat menikah dengan seorang wanita merdeka.[3] Kenyataan ini, meskipun deklarasi resmi Nabi bahwa: “Tidak ada keunggulan bagi seorang Arab atas non-Arab, seorang non-Arab atas Arab, seseorang yang berkulit putih atas seseorang yang berkulit hitam, kecuali ketakwaan. Manusia berasal dari Nabi Adam dan Adam berasal dari tanah.”[4]

Meskipun praktik yang sudah mapan telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau menikahkan saudara sepupunya kepada Zaid bin Haritsa, seorang budak merdeka, dan menyerahkan saudari ‘Abdurrahman bin ‘Auf (seorang Quraisy) untuk menikah dengan Bilal, seorang budak merdeka Etiopia.[5]

Hukum fiqh Syi’ah secara terang menjelaskan bahwa: “Dibolehkan untuk menikahkan seorang wanita merdeka dengan seorang budak, seorang wanita Arab dengan seorang pria non-Arab, seorang wanita Hasyimi dengan seorang pria non-Hasyimi, dan sebaliknya. Demikian juga, dibolehkan seorang wanita terpelajar atau berasal dari keluarga kaya-raya dengan seorang pria awam atau keadaan ekonominya pas-pasan atau profesi-profesi rendah lainnya.[6]

Dalam masalah pembagian ghanimah (harta rampasan perang), Rasulullah Saw telah membangun sebuah sistem kesetaraan; harta ini dibagikan secara merata kepada seluruh orang yang mengambil bagian dalam perang tersebut. Abu Bakar melanjutkan sistem ini, namun ‘Umar pada tahun 15 H, hanya empat tahun berselang setelah wafatnya Nabi, merubah sistem ini. Ia menetapkan gaji tetap tahunan kepada orang-orang, klan-klan dan suku-suku: “Abbas, paman Nabi, diberi jatah 12.000 atau 25.000 Dinar pertahun; ‘Aisyah, 12.000; istri-istri Nabi yang lain, masing-masing mendapat jatah 10.000; orang-orang yang turut serta dalam perang Badar, masing-masing 5.000; mereka yang ambil bagian dalam perang antara perang Badar dan perang Hudaibiyyah, masing-masing, 4000; mereka yang ikut dalam perang setelah perang Hudaibiyyah dan sebelum perang Qadisiyyah, masing-masing, 3000. Jumlahnya secara berkala berkurang dua Dinar pertahun.[7]

Sistem seperti ini merusak tatanan dalam masyarakat Muslim sehingga kekayaan yang menjadi tujuan utama mereka dalam hidup dan yang memberikan mereka manfaat dari agama mereka. Pandangan mereka menjadi materialistik dan, sebagaimana telah disebutkan sebelumya, mereka tidak mentolerir sistem pembagian merata yang kemudian dihidupkan kembali oleh Imam ‘Ali dalam khutbah pertamanya setelah mengambil kedudukan khalifah. ‘Ali diriwayatkan berkata: “Baiklah, setiap orang dari Muhajirin dan Ansar, dari sahabat-sahabat Nabi, yang berpikir bahwa ia lebih baik dari orang lain karena persahabatannya (biarlah mereka ingat) keunggulan bersinar di hadapan Allah kelak ganjarannya dan upahnya yang diberikan oleh Allah. (Ia tidak boleh berharap  menerima ganjarannya di dunia ini). Setiap orang yang menjawab panggilan Allah dan Nabi-Nya, dan menerima kebenaran agama kita dan masuk di dalamnya, dan menghadap kiblat kita, berhak atas seluruh hak yang digariskan dalam Islam; dan seluruh kekayaan adalah milik Allah; harta ini akan dibagikan secara merata di antara kalian; tidak ada preferensi di dalamnya bagi seseorang terhadap yang lainnya.[8]

Mereka yang selama dua puluh tahun sebelum kekhalifaan ‘Ali terbiasa menerima pembagian yang tidak adil ini, memberi nasihat dan meminta kepada Imam ‘Ali untuk berkompromi terhadap prinsip Islam, mereka berkomplot untuk menyingkirkan mereka; dan ‘Ali ternyata tak henti-hentinya  sangat peduli terhadap masalah ini.

Setelah kemenangan Umayyah, ketidakadilan di antara kaum Muslimin berlanjut. Bahkan jika seseorang menerima Islam, ia (pria atau wanita) tidak menerima hak-haknya sebagai Muslim. Dalam beberapa keadaan mereka lebih buruk dari teman-teman non-Muslimnya. Kaum non-Muslim hanya diwajibkan untuk membayar Jizyah,[9] namun Muslim harus membayar jizyah dan zakat. Selama masa Bani Umayyah (kecuali dua setengan tahun di bawah khalifah ‘Umar bin ‘Abudl ‘Aziz), jizyah dipungut  atas seluruh non-Arab termasuk kaum Muslimin.[10]

Tidak sulit membayangkan betapa sedikit kebijakan ini dapat membantu perjuangan Islam. Selama berabad-abad seluruh negara-negara yang kota-kota dan ibukotanya “Islami” menolak untuk masuk Islam. Bahkan kaum Barbar (yang memenuhi panggilan dakwah Islam setelah resistansi pertama mereka terhadap invasi Arab dan berkhidmat sedemikian baik di Spanyol dan Prancis), secara keseluruhan tidak masuk Islam hingga pendirian kerajaan yang bermadzhab Syi’ah di Maghrib. Ketika Idris bin ‘Abdillah, cicit dari Imam al-Hasan dan pendiri dinasti Idris (789-985 M), bergerak melawan mereka, paling banyak di antara mereka adalah non-Muslim ketika itu. Keadaan ini adalah hasil dari perlakuan buruk pada masa-masa sebelumnya. Kita mendengar bahwa ketika Yazid bin ‘Abdil Malik menduduki singgasana Umayyah dan melantik Yazid bin Abi Muslim sebagai Gubernur Maghrib, gubernur ini ,memungut kembali jizyah dari orang yang menjadi Muslim dan memerintahkan mereka untuk kembali ke kampung mereka.[11] Bani Idris mengubah kebijakan ini dan melebarkan secara penuh hak-hak bagi seluruh kaum Muslimin, kebijakan ini membawa kaum Barbar itu masuk Islam.

Pemujaan Arabisme ini dipandang bahkan lebih terjalin berkelindan dalam keputusan para penguasa ketika itu yang memandang bahwa jika sebuah warga negara dalam sebuah negara yang ditaklukkan menerima Islam, ia tidak dapat diterima sebagai seorang Muslim atau diakui hak-haknya sebagai Muslim kecuali ia  menyambungkan dirinya sebagai seorang klien terhadap beberapa suku Arab. Klien semacam ini disebut mawali. Bahkan mereka menjadi objek ejekan dan ketimpangan, perlakuan oleh patron aristokrat mereka dan pada saat yang sama berlanjut diekploitasi oleh birokrat yang berkuasa.

Dengan membatasi hak berkuasa hanya kepada dua belas Imam Ma’sum, Allah memotong akar-akar perseteruan, percekcokan, kekacauan, dan pemilihan palsu, serta ketimpangan sosial dan ras.


[1] . Lihat, Abu Dawud: as-Sunan, vol.4,hal-hal.106-109;Ahmad: al-Musnad,  vol.l, hal-hal 377-430; vol.3, hal.28; al-Hakim: al-Mustadrak, vol. 4, hal-hal 557-865.

[2] . Lihat, Malik: al-Muwatta, vol. 2, hal. 60.

[3] . Lihat, al-Jaziri: al-Fiqh ‘ala ‘l-Madzahibi ‘l-Arba’ah,  vol. 4, hal.60.

[4] . Lihat, as-Suyuti: ad-Durru ‘l-Mantsur,  vol. 6, hal. 98.

[5] . Lihat, Ibnu ‘l-Qayyim: Zadu ‘l-Ma’ad, vol. 4, hal. 22.

[6] . Lihat, al-Muhaqqiq al-Hilli: Syara’i’u ‘l-lslâm, “Kitâbu ‘n-Nikah, vol. 5, hal. 300; al-Hakim: Minhâju ‘s.-Salihin,  Kitabu ‘ n-Nikah,  vol. 2, hal . 279 .

[7] . Lihat, at-Tabari : at-Târikh, Annales I, vol.5, hal-hal. 2411- 2414; Nicholson,R.A. : A Literary History of the Arabs, hal.187.

[8] . Lihat, Ibn Abi ‘l-Hadid: Syarh, vol.7, hal-hal.35-47; Lihat juga khutbah Imam ‘Ali no. 126 dalam Nahju ‘l-Balâghah.

[9] . Jizyah:  pajak yang dibayar oleh non-Muslim,  yang berada di bawah  pemerintahan Muslim,(penerbit).

[10] . Lihat,at-Tabari: at-Tarikh, Annales II), vol. 3, hal-hal.  1354-1367.

[11] . Lihat, al-Amin:  Islamic Shi’ite Encyclopedia, vo1. 1, hal-hal. 38-41.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s