Hubungan antara Undang-undang dan Kebebasan

Oleh: Ayatullah Taqi Mishbah Yazdi

Tanya: Mungkinkah dikatakan bahwa “jika undang-undang berakibat hilangnya segala kebebasan individual maka hal itu ilegal sifatnya” dengan kata lain “kebebasan individual diluar jangkauan undang-undang”.

Jawab: Jawaban dari soalan ini berbeda-beda disesuaikan dengan landasan pijakannya. Sesuai dengan pandangan (stegmen) liberalisme, dikarenakan tujuan mereka tidak lain ialah hanya untuk mendapat kenikmatan duniawi belaka maka mereka beranggapan bahwa fungsi undang-undang tidak lain ialah untuk peningkatan kenikmatan duniawi mereka saja, sehingga mereka berpendapat selama tidak terjadi benturan dengan kebebasan dan kesenangan orang lain maka undang-undang tidak akan turut campur dalam masalah yang ada. Atas dasar inilah maka undang-undang hanya memiliki peran yang sangat terbatas sekali sehingga pemerintah seminimal mungkin untuk tidak campur tangan dalam urusan hidup masyarakat. Dan atas dasar ini pula maka kalimat diatas tadi dapat diketahui maknanya bahwa menjaga segala kebebasan harus lebih didahulukan ketimbang menjaga undang-undang karena kebebasan diluar jangkauan undang-undang.

Adapun menurut pandangan islam, undang-undang berfungsi sebagai garis pembatas kehidupan manusia secara benar sehingga masyarakat mampu menuju segala maslahat material dan spiritual, oleh karena itu tugas pemimpin sebuah pemerintahan Islam ialah ia harus menghalau semua rintangan yang menghalangi dalam tercapainya tujuan tersebut.

Menilik dari penjelasan yang telah lalu dapat diketahui bahwa keberadaan undang-undang berfungsi sebagai “penjelas tentang penentuan hak seseorang, sekaligus sebagai penentuan kewajiban atas orang lain” dimana yang berati setiap individu tidak memiliki kebebasan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang ia inginkan. Jika tidak, maka undang-undang ataupun penegak hukum tidak akan memiliki arti sama sekali. Jika dalam kehidupan sosial dilandasi atas kebebasan dalam melaksanakan perbuatan yang diinginkan, maka hal itu berarti tidak perlu lagi adanya hukum.

Ungkapan bahwa “setiap individu berhak untuk memilih tempat tinggalnya secara bebas”, mempunyai arti bahwa dari satu sisi telah ditetapkannya hak atas setiap individu, dan dari sisi lain telah ditetapkan pula kewajiban (taklif) atas mereka. Atau dengan kata lain, sewaktu ditetapkannya hak seseorang dalam menentukan tempat tinggal secara bebas maka orang lain memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjaga hak tersebut. Tidak ada satupun undang-undang didunia ini kecuali terdapat didalamnya ”keharusan dan larangan”. Oleh karena itu, fungsi utama undang-undang tidak lain ialah untuk membatasi setiap kebebasan. Jadi, sewaktu dikatakan ”lakukanlah hal tersebut” berarti jangan lakukan hal selainnya.

Jika didapat satu undang-undang berbunyi “segala kebebasan tidak boleh dibatasi” maka kalimat semacam ini terdapat pertentangan (paradox), karena undang-undang ialah suatu bentuk pembatas kebebasan. Sementara undang-undang semacam tadi menghilangkan batasan kebebasan, maka undang-undang tersebut bertentangan dengan fungsinya sendiri. Sebenarnya, dalam satu bentuk bisa saja hal tersebut dibenarkan, akan tetapi dengan harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

Pertama; Beberapa bentuk kebebasan yang bersifat khusus harus ditentukan terlebih dahulu. Lantas yang kedua; baru dikatakan bahwa kebebasan tersebut harus dijaga dan dihormati.

Dan pada bentuk yang terakhir tadi bisa dikatakan bahwa satu undang-undang diatas segala undang-undang yang lain. Oleh karena itu, ungkapan yang berbunyi “tidak ada satu undang-undangpun yang berhak membatasi segala kebebasan”. Jika yang dimaksud ialah semua bentuk kebebasan secara mutlak dan tanpa perkecualian, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya pertentangan (paradox). Akan tetapi jika yang dimaksud ialah sebagian kebebasan, lantas akan muncul pertanyaan; Manakah kebebasan yang dimaksud? Jika dijawab bahwa kebebasan tersebut harus bersifat rasional dan legal, maka akan muncul pertanyaan baru; dalam bentuk undang-undang macam apa dan siapa yang berhak menentukan segala kebebasan yang telah ditentukan islam? Jika jawabannya positif maka memang hal tersebutlah yang telah dimunculkan dalam perundang-undangan islam. Secara prinsip bisa dikatakan bahwa perudang-undangan yang bertumpu pada norma agama musti berpandangan seperti itu.

Akan tetapi, jika dijawab bahwa kebebasan yang dimaksud ialah sebagaimana yang terkenal didunia sekarang ini ataupun yang dikenal melalui sarana publik internasional sebagai hak-hak asasi manusia (HAM) ataupun juga kebebasan yang dilontarkan oleh pemikiran humanis dan liberalis, maka akan kita katakan : Sebagian yang ada didunia sekarang ini atau propaganda hak-hak asasi manusia dalam konsep pemikiran humanisme dan liberalisme yang telah dianggap sebagai kebebasan yang legal dan rasional. Jika dilihat dari pondasi dan asas pemikirannya ataupun dari sisi bangunan serta hasil yang didapat dari hal tersebut, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan islam dan pemikiran agama, dimana semua itu tidak akan bisa diterima oleh seorang muslimpun. Hanya sebagian kecil saja dari bentuk kebebasan tersebut yang tidak bertentangan dengan islam, dimana kalaupun islam menerimanya begitu pula sebaliknya, karena bisa kita lihat dari dua sumber pemikiran tersebut sulit atau bahkan tidak mungkin disatukan. Dari sinilah akhirnya para politikus Amerika dan Barat menganggap bahwa sistem islam merupakan bahaya dan musuh terbesar bagi mereka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s